Fight for Architecture #5 – Paradigma?

Konsekuensi menjadi dewasa secara individu atau kolektif adalah ketika manusia menyadari bahwa realitas tidak se-hitam-putih yang dikira. Kini, sepertinya kita masih belum cakap dengan apa yang dimaksud kedewasaan itu. Bukankah segala yang sedang kita nikmati hari ini adalah manifestasi dari pemikiran Cartesian yang menyatakan bahwa manusia seharusnya Cogito Ergo Sum: Aku Berfikir Maka Aku Ada? Atau lebih jauh lagi dengan kalimat Opto Ergo Sum: Aku Memilih Maka Aku Ada?

Dewasa ini, kemandirian atas akal logika menjadi sebuah Kekuasaan Menghegemoni. Seolah-olah hal ini karena keluputan manusia karena belum mampu bertanggung jawab untuk bebas, jika mengutip perkataan Jean Paul Sartre maka bunyi lebih jelasnya adalah “Man Condemned To Be Free”, yaitu manusia yang dikutuk untuk “bebas” memilih. Akhirnya kita berada di dalam babak Post Modernisme, ketika paradigma digunakan untuk menciptakan hegemoni-hegemoni baru, ya katakanlah “dari hegemoni ke hegemoni”.

Sesi diskursus kali ini akan mengurai paradigma tersebut untuk menuju ke dalam konteks yang jauh lebih mendalam dan lugas dengan segala relasi dan latar belakangnya—atau mungkin jika dalam frasa absurdnya Pak Revianto disebut juga sebagai “Ambyaro Ergo Sum”.

Konsekuensi filosofis dari pilihan Negara Kesatuan adalah harus terus menerus memproduksi narasi yang mendukung kesatuan tersebut di tengah realita yang kian beragam, di antaranya dengan membangun “paradigma” bagi Indonesia. Sementara, “negara bangsa” sedang dalam kompetisi ketat dengan “lokalisme” dan “globalisme”. Bagaikan air bagi ikan, begitulah paradigma dalam definisi Adam Smith (1975) untuk menggambarkan bahwa terminologi ini melingkupi keseluruhan cara pandang bagi realita.

Secara keilmuan, paradigma adalah ”set of common beliefs and agreements shared between scientists” yang sekurang-kurangnya memiliki dimensi ontologis dan epistemologis. Perlukah Indonesia memiliki “paradigma” tersendiri yang membedakan dengan yang lain? Paradigma mengasumsikan keutuhan yang komprehensif sehingga dapat memandu pandangan tentang realita dan cara untuk memahami realita. “Kebhinekaan” yang sering kali dipahami sebagai hal yang asasi di Indonesia perlu dimaknai secara kontekstual.

Kebhinekaan pada masa pra-kolonial dengan entitas yang sangat dinamis diformat pada masa kolonial dengan narasi yang rigid (plus Eurosentris). Di masa pasca-kolonial berbagai pandangan beradu dan berebut hegemoni.

Kebhinekaan dimaknai sekurangnya dalam dua hal, yakni, sebagai realita (sehingga sudah ada dan perlu untuk dikelola) dan sebagai tujuan (belum sepenuhnya ada sehingga perlu untuk diupayakan).

Melalui sesi ini, Revianto B. Santosa mengajak kita untuk merumuskan “Nation” secara sistematis menyimpan bayang-bayang chauvinism (patriotisme yang berlebih), sebagaimana Weltanschauung-nya Hitler yang menggerakkan mesin hegemoni Arya atas dunia. Mungkinkah kita membangun paradigma yang menyeluruh tanpa kehilangan inklusifitasnya? Bukankah sejak awal kita bahagia [dengan romantis-nostalgis yang kadang ahistoris] memajang warna-warni keragaman kita? Atau platform di dalam tataran yang paling abstrak seperti paradigma ini perlu untuk dirumuskan dan diwujudkan?